Senin, 13 Agustus 2012

Ketika Hutan Lindung Puncak tak Lagi Melindungi


"Jika hutan lindung tersebut dijadikan hutan produksi, permukiman dan kebun maka dikhawatirkan hal ini akan meningkatkan potensi banjir di hilir (wilayah DKI Jakarta), tanah longsor dan terganggunya pasokan air tanah."
Dewasa ini Bappeda Kab Bogor lagi mengkaji Draf Revisi Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2005-2025. Di dalamnya ada sesuatu yang mestinya bikin kita terhenyak, yaitu perubahan status 8.700 hektar hutan lindung di kawasan Puncak menjadi hutan produksi, permukiman dan kebun. Rencana aturan ini menyebabkan kawasan Puncak gak lagi memiliki hutan lindung sehingga setiap jengkal wilayah tutupan hutan pada kawasan itu bisa disertifikatkan untuk semakin memenuhi hasrat para penguasa dan atau pengusaha yang memang selama ini pun melakukannya. 






sumber : raniinarrain.blogspot.com

Kepala Bappeda Kab Bogor Dadan Mulyadi menegaskan, rencana revisi tersebut hendak menyesuaikan peraturan dengan kondisi di lapangan. Lahan yang dimaksud sebagai hutan lindung (8.700 hektar) pada kenyataannya 5.469 hektar diantaranya merupakan hutan produksi dan 3.087 hektar merupakan kawasan permukiman dan pertanian (sumber : Kompas, 30 Juli 2012). Mengkhawatirkan! Buruknya koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terlihat dari perbedaan rencana pembangunan kawasan Puncak yang memang oleh Pemprov Jabar kawasan hutan di sana hendak dijadikan hutan konservasi yang justru perlindungannya lebih ketat daripada hutan lindung. Lalu mengapa pemerintah Kabupaten Bogor berencana menjadikannya sebagai hutan produksi yang berisiko lebih rentan penyalahgunaannya? 

Peneliti senior Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor (P4W IPB) Ernan Rustiadi mengatakan, perubahan status ini bakal menghasilkan "tren akselerasi penurunan tutupan hutan". Dalam kurun waktu 1990-2010, 354 hektar hutan lebat dan 755 hektar hutan semak di Subdaerah Aliran Sungai Ciliwung sudah beralih fungsi. Sementara luas permukiman pada tahun 1990 sebesar 883 hektar bertambah menjadi 1.287 hektar pada tahun 2010. Dampaknya frekuensi banjir di DKI Jakarta cenderung naik. Tahun 2000 sebanyak 102 desa/kelurahan di Jabodetabek terkena banjir sedangkan 2008 mencapai 644 desa/kelurahan! Memang, hutan lindung di kawasan Puncak berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Jika hutan lindung tersebut dijadikan hutan produksi, permukiman dan kebun maka dikhawatirkan hal ini akan meningkatkan potensi banjir di hilir (wilayah DKI Jakarta), tanah longsor dan terganggunya pasokan air tanah (disadur dari Kompas, 30 Juli 2012 dengan beberapa perubahan).


sumber : metro.kompasiana.com


Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) Dadan Ramdan menilai, perubahan status tersebut melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mensyaratkan adanya kawasan hutan sebesar 30 persen dari luas suatu wilayah. Saat ini luas hutan di Jawa Barat hanya 816.000 hektar (22,97 persen) dari luas wilayah 3.647.392 hektar. Belum lagi fakta bahwa kerusakan hutan di Jawa Barat sudah sedemikian parah melihat luas lahan kritis sudah mencapai 580.397 hektar! (sumber : Walhi Jabar). Melihat fakta yang gak membahagiakan ini, tentu kita prihatin dan berharap kepemimpinan di Jawa Barat dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan klasik dalam hal lingkungan hidup ini. Kita berharap terobosan kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan hidup dapat disintesis dan pelaksanaannya dapat berjalan sinergis. Hutan lindung berfungsi melindungi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan alam, namun jika statusnya sekarang sudah tidak lagi terlindungi, ketika hutan lindung tak lagi melindungi, jangan anggap bencana alam, mungkin juga bencana kemanusiaan tidak menanti.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamu pengunjung ke