Sabtu, 24 Maret 2012

Sedikit Pemikiran Lugu tentang UU Migas

Oleh : Fahmi Maulana Kamil*


Ditengah kekhawatiran terhadap kemampuan lembaga negara dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Diharapkan dengan regulasi ini, kegiatan usaha migas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat beberapa keganjalan dalam isi regulasi tersebut, diantaranya adalah pasal 22 yang menyatakan bahwa suatu badan usaha yang bermain di kegiatan usaha hulu migas wajib menyerahkan maksimal 25% hasil produksi migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Persentase ini tidak jelas asal-usulnya, bahkan cenderung membatasi potensi keuntungan negara. Padahal salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha migas adalah untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional. 



Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Bahan bakar migas sangat memengaruhi kehidupan masyarakat luas dan karenanya tata kelolanya mesti melibatkan peran negara, khususnya dalam hal penetapan harganya. Dalam menentukan harga bahan bakar migas, negara mesti mengutamakan kepentingan rakyat terhadap kebutuhan energi demi menyokong pembangunan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan yang bertujuan meraup keuntungan sebesar-besarnya seperti layaknya mekanisme pasar pada umumnya.


Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina, sekarang PT Pertamina (Persero)) sebagai perpanjangan tangan negara dalam urusan migas yang sebelumnya merupakan Integrated State Oil Company diharapkan performanya menjadi lebih mangkus dan sangkil setelah dispesialisasi hanya menjadi perusahaan kontraktor, lepas dari amanahnya sebagai pengatur regulasi migas di Indonesia yang kini dipegang oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menurut pasal 44 ayat 1. Maka sejak UU Migas diberlakukan, PT Pertamina (Persero) mesti bersaing dengan badan usaha lainnya sesama kontraktor migas untuk mendapatkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dari BP Migas sebagai syarat melakukan kegiatan usaha hulu migas (eksplorasi dan eksploitasi) di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. Hal ini dapat mengurangi potensi keuntungan negara terhadap hasil produksi migas karena jika yang melakukan kegiatan hulu tersebut adalah badan usaha swasta atau asing, keuntungan mesti dibagi antara pemerintah dengan badan usaha tersebut berdasarkan KKS yang telah disepakati sebelumnya. 


BP Migas menurut pasal 45 ayat 1 merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang salahdua tugasnya menurut pasal 45 ayat 3 adalah menandatangani KKS dengan badan usaha pelaku kegiatan usaha hulu migas dan menunjuk penjual migas jatah negara dari KKS kepada badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Hal ini tidak sehat secara kaidah bisnis karena bisnis yang baik dijalankan dengan interaksi antar-badan usaha (Bussiness to Bussiness), bukan antara badan hukum yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dengan badan usaha (Goverment to Bussiness). Penunjukkan penjual migas jatah negara juga dapat berpotensi mengurangi keuntungan negara karena jika badan usaha swasta atau asing ditunjuk maka keuntungan mesti dibagi antara negara dengan badan usaha tersebut.


Permasalahan energi di Indonesia khususnya mengenai migas seperti lifting yang terus menurun, kegiatan eksplorasi yang tidak memperoleh hasil yang menggembirakan, hingga akhirnya Indonesia menjadi negara pengimpor minyak bumi merupakan masalah-masalah yang mesti segera ditemukan dan diterapkan solusinya agar pembangunan nasional tetap berjalan. Dibutuhkan political will dari para pemimpin negara untuk membuat dan menerapkan kebijakan migas yang mengutamakan pembangunan nasional. Semoga Revisi UU Migas yang rencananya rampung pada medio 2012 bisa direalisasikan dan hasilnya mampu mengeluarkan regulasi migas yang lebih berpihak pada kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan. 






*Penulis adalah mahasiswa Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan Opsi Tambang Eksplorasi, Institut Teknologi Bandung. Saat tulisan ini ditulis, penulis aktif di Deputi Energi, Kementrian Kajian Strategis Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, namun tulisan ini bukan hasil kajian lembaga tersebut, hanya pendapat pribadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamu pengunjung ke