Sabtu, 24 Maret 2012

Notulensi Seminar Konversi Gas untuk Kendaraan Bermotor

Diadakan oleh LPIK ITB
Kamis, 23 Februari 2012 di Aula Barat ITB
Pembicara:
  • Prof. Dr. Ir. Widjajono Partowidagdo, Wakil Mentri ESDM (keynote speaker, mewakili Mentri ESDM)
  • Dr. Elly Sinaga (mewakili Wamen Perhubungan)
  • Perwakilan Kementrian Perindustrian
  • Dr. Retno Gumilang Dewi, Kepala Pusat Kebijakan Keenergian-SAPPK

Pendahuluan
Wakil Mentri (Wamen) ESDM, Prof. Dr. Ir. Widjajono Partowidagdo, dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pengurangan subsidi BBM adalah hal yang harus dilakukan. Hal ini karena anggaran subsidi BBM sudah sangat membebani APBN, yaitu mencapai 150 triliun rupiah. Sehingga harus dilakukan suatu upaya untuk mengatasi masalah tesebut.


Upaya yang dipilih oleh pemerintah adalah konversi BBM ke gas. Mengapa gas? Prof. Widjajono mengatakan bahwa negara kita ini adalah bukan negara kaya minyak, tapi negara kaya gas karena cadangan gas kita adalah 6 kali lipat cadangan minyak bumi. Selain itu konversi dari BBM ke gas lebih mudah dilakukan dibanding dengan yang lainnya, semisal biofuel.  Karena itu konversi gas menjadi pilihan bagi pemerintah.

Bagaimana caranya? Prof. Widjajono menjelaskan agar konversi ini berhasil maka harga gas harus lebih murah dari pada BBM sehingga masyarakat pun otomatis akan beralih ke gas. Hal ini dilakukan dengan cabut mencabut atau mengurangi subsidi BBM. Dijelaskan bahwa harga bahan bakar gas tanpa subsidi adalah Rp4500, sama dengan harga BBM bersubsidi saat ini. Bila subsidi BBM ini dicabut maka harga BBG akan jauh lebih murah sehingga masyarakat otomatis akan beralih ke gas.  

Menanggapi kritikan bahwa pemerintah saat ini neolib karena ingin mencabut subsidi BBM, Wamen ESDM menjawab dengan memberikan beberapa contoh negara-negara antineolib yang malah memiliki harga BBM jauh lebih mahal dari Indonesia seperti Brazil yang harga BBM-nya mencapai Rp14.000. Begitu pun negara sosialis semcamam Kuba yang juga memilki harga BBM tinggi. Menanggapi bahwa masih banyaknya rakyat miskin yang akan terbebani dengan kenaikan ini, beliau mencontohkan negara seperti Pakistan atau India yang juga memilki banyak rakyat miskin nyatanya memiliki harga BBM yang tinggi.  Hal ini wajar karena minyak adalah energi paling mahal di dunia saat ini.

Adapun negara-negara yang memiliki harga minyak murah seperti Indonesia hanyalah negara-negara ekpsportir minyak seperti negara-negara di timur tengah yang tergabung dalam OPEC. Sedangkan Indonesia sudah tidak lagi menjadi anggota OPEC karena kini kita menjadi negara pengimpor minyak, sehingga menurutnya, tidak masuk akal jika Indonesia memaksa memasang harga yang sama dengan negara-negara tersebut. Terakhir Prof. Widjajono  mengatakan bahwa tugas pemerintah lah untuk membangun keekonomian dan iklim usaha sehingga industri gas dapat terbangun di Indonesia.

BBG untuk Transportasi
Telah cukup banyak peraturan yang telah dibuat pemerintah dalam hal konversi ini seperti PP No.5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Dalam PP ini dijelaskan bahwa pada tahun 2015 30% dari konsumsi gas Indonesia harus berupa gas. Adapun dalam Perpres No.61 Tahun 2011 dijelaskan pada 2020 diwajibkan seribu unit kendaraan umum telah menggunakan gas. 

Namun untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut banyak kendala yang harus diatasi. Pertama menganai harga. Di Jabodetabek harga gas ditekan hingga Rp3.100, hal ini membuat harga gas lebih murah dari BBM subsidi, namun hal ini membuat pengusaha kesulitan karena keuntungan yang didapat sangat kecil. Adapun di Palembang harga gas disesuaikan dengan harga pasar yaitu sekitar Rp4.500 sehingga pengusaha mendapatkan untung yang memadai. Namun hal ini membuat angkutan umum enggan beralih ke BBG karena harganya yang sama dengan BBM subsidi sehingga lebih memudahkan menggunakan BBM karena SPBG yang masih jarang.

Harga ideal menurut Dr. Elly Sinaga berkisar antara 40-60% dari harga BBM. Namun harus dipikirkan bagaimana agar pengusaha tetap mendapat pemasukan yang memadai. Selain itu pasokan gas juga menjadi kendala dalam konversi, karena seringnya pasokan terputus. Termasuk dalam hal ini belum adanya sistem pasokan gas, apakah mau dengan pipa atau mother daughter.

Infrastruktur untuk pengadaan gas pun masih jauh dari memadai, seperti keberadaan SPBG yang masih sangat sedikit. Hal lain yang sering terlupakan adalah keberadaan bengkel bagi kendaraan dengan bahan bakar gas. Masyarakat juga belum disosialisasikan akan keamanan dari penggunaan BBG ini.

Adapun masalah converter kit juga menjadi masalah tersendiri karena ini adalah hal vital dalam konversi ke gas, namun harga nya masih terlalu mahal sehingga sulit menarik masyarakat untuk membelinya. Sedangkan dalam pemproduksian converter kit  ini Kementrian Perindustrian telah menyiapkan perencanaannya. Pada tahap awal pemerintah akan impor terlebih dahulu. Namun Italia dan Korea Selatan telah siap bekerja sama dalam hal pengadaan converter kit ini, sehingga diharapkan terjad transfer teknologi dan pelatihan teknisi. Tahap selanjutnya adalah lokalisasi produksi. Dalam hal ini, PT. Dirgantara Indonesia akan memproduksi RLD, PT. Wijaya Karya akan memproduksi tabung, danconverter kit  akan diproduksi oleh PT. Pindad.

Mendukung Konversi
Kepala Pusat Kebijakan Keenergian- SAPPK, Dr. Retno Gumilang Dewi, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan konversi ini karena beberapa alasan. Pertama, subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran karena 25% rumah tangga berpenghasilan tertinggi mendapatkan 77% subsidi ini. Sedangkan 75% rumah tangga termiskin hanya mendapat 15% dari subsidi BBM.

Kedua, gas adalah bahan bakar yang ramah lingkungan, sehingga program ini dapat membantu memenuhi janji Indonesia kepada dunia internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% (41% bila dengan bantuan internasional). Namun sayangnya sebagian besar gas kita malah diekspor dan menjadi bahan bakar utama di negara-negara importir tersebut. Karena itu Indonesia sebagai produsen gas yang cukup besar seharusnya dapat memanfaatkannnya.

Selain itu, kebijakan konversi ini dapat meningkatkan pengembangan eksploitasi gas yang selama ini terhambat karena alasan kurangnya demand. Sehingga, ujar Dr. Retno, kebijakan ini perlu didukung dengan syarat dapat kendala-kendal yang telah disebutkan tadi dapat diatasi. Lalu converter kit pun harus dari domestik, serta pemberian garansi pada tahap awal pelaksanaan kebijakan.


------------------------------------------------------------------------------------------


Muhammad Azka Gulsyan
Deputi Energi Kementrian Kajian Strategis
Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung

KM ITB yang Antusias, Satu dan Inisiatif dalam Karya untuk Indonesia!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamu pengunjung ke