Kamis, 16 Desember 2010

Menyoroti Dampak Negatif Kebijakan IPO PT Krakatau Steel

Oleh : Fahmi Maulana Kamil*

Pendahuluan





Setelah PT. Indosat, kini giliran PT. Krakatau Steel yang akan dilakukan Initial Public Offering (IPO) terhadapnya oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN). Setelah memantau pergerakan industri baja pasca berlakunya Asean China Free Trade Agreement (AC-FTA), pemerintah memutuskan melakukan IPO terhadap saham PT. Krakatau Steel dalam semester-2 tahun 2010, kira-kira bulan November yang lalu. Penulis akan membahas sedikit tentang latar belakang kebijakan IPO oleh pemerintah menurut hemat penulis, lalu penulis akan membahas mengenai analisis dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.


Latar Belakang Kebijakan IPO dan Privatisasi BUMN
Menurut analisis penulis, dalam menanggapi kebijakan IPO pemerintah terhadap saham-saham perusahaan negara sebagai salah satu kerangka agenda besar privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), publik terbagi dua, antara pro dan kontra. Pihak yang pro memiliki alasan yang cukup masuk akal : masuknya investasi (kepemilikan) pihak swasta di tubuh BUMN, bahkan asing mampu memperkuat modal (capital) yang dibutuhkan BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menggunakan teknologi terkini demi proses produksi yang efektif dan efisien. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa privatisasi BUMN akan mereduksi peran pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian nasional, sehingga fungsi kontrol yang seharusnya dimiliki pemerintah menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya akibat dicampuri kepentingan swasta, bahkan pihak asing. Apalagi kebanyakan BUMN bergerak di industri hulu sehingga memiliki efek domino jika mengalami suatu perubahan tingkah laku ekonomi terhadap industri-industri hilir di bawahnya.


Tentu dalam menyikapi kebijakan IPO PT. Krakatau Steel oleh pemerintah, kita mesti bijak dalam memahaminya, tidak hanya tau permukaannya saja, lalu banyak berkomentar dan langsung menyatakan sikap tidak percaya pada pemerintah. Namun, kita sebagai warga negara yang baik mesti pula mengkritisi kebijakan pemerintah untuk menjalankan fungsi kontrol sosial sehingga kesetimbangan politik bisa dicapai dan pembangunan nasional yang baik bisa terlaksana.





Melihat kinerja PT. Krakatau Steel yang sangat baik, dengan target keuntungan Rp800.000.000.000,00 pada tahun 2008 dan target kapasitas produksi dari 2,5 juta ton per tahun menjadi 5 juta ton per tahun pada 2011, tentu kita perlu mempertanyakan kembali kebijakan IPO yang seperti menjual cawan emas kepada orang lain tersebut. Peningkatan modal dan kapasitas produksi seolah tidak relevan untuk dijadikan alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan IPO saham PT Krakatau Steel. Apalagi dengan penawaran Rp850,00 per lembar saham, seolah harga yang dipatok terlalu murah untuk perusahaan plat merah tersebut.


Adapun pernyataan dari Menneg BUMN, Mustafa Abubakar bahwa IPO PT. Krakata Steel positif sehingga tidak bisa dibilang harga per lembar saham PT. Krakatau Steel terlalu murah karena dengan menetapkannya telah melalui berbagai proses penelitian. Menurutnya, kebijakan tersebut juga dilatarbelakangi oleh rencana pabrikan-pabrikan Cina untuk bereksodus besar-besaran ke Indonesia setelah pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan menutup pabrik-pabrik perusahaan baja di Cina yang tidak memenuhi standar produksi hingga 600.000 ton per tahun akibat dampak lingkungan yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan hasil produksi yang dihasilkan.


Saat ini sudah banyak pabrik perusahaan baja Cina yang beroperasi di Indonesia dengan kapasitas produksi 100.000 ton sampai 200.000 ton per tahun. Jumlah perusahaan dan kapasitas produksinya terus meningkat sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengundang investor asing di tubuh PT. Krakatau Steel untuk menyuntikkan modal dan melindungi BUMN dari persaingan industri baja di tanah air sendiri.


Analisis Dampak Kebijakan IPO





Mari kita melihat dampak dari kebijakan di atas. Menurut penulis, kelak akan ada konflik kepentingan antara pemerintah dengan investor swasta di tubuh PT. Krakatau Steel. IPO 20% saham milik pemerintah dengan 35%nya akan ditawarkan kepada investor swasta asing, dan 65% sisanya akan menjadi milik investor lokal, akan membuat pihak swasta asing memiliki daya tawar yang kuat dan memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan investor lokal, bahkan pemerintah. Bila hal itu terjadi, kepentingan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian menuju kesejahteraan bangsa akan terganggu oleh kepentingan swasta untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya.


Menjadi hal yang tidak terlalu bermasalah apabila kentungan yang ada dapat diraih oleh investor swasta lokal. Namun, jika swasta asing yang mendapatkannya, tentu hal ini bisa menjadi masalah, bahkan dengan istilah ekstremya bisa dibilang "perampokan terharap negara". Sebelum kebijakan IPO PT. Krakatau Steel diluncurkan, perusahaan tersebut hanya menguasai 60% pasar industri baja nasional, sisanya dimiliki swasta lokal dan asing. Jika di dalam tubuh PT. Krakatau Steel telah terdapat kepentingan swasta asing, pasar industri baja nasional yang dikontrol pemerintah akan berkurang, dan hal ini menimbulkan efek domino kepada industri-industi hilir di bawahnya yang sebagian besar masih dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ini jelas bersentuhan langsung dengan kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia di sektor riil, penyerapan tenaga kerja, hingga iklim investasi di panggung industri baja nasional.


Penutup
Tentu dampak negatif dari kebijakan IPO di atas yang penulis paparkan hanya analisis penulis yang tidak kompeten dan tidak memiliki dasar-dasar teori yang kuat. Penulis hanya ingin memaparkan kekhawatiran penulis sebagai orang awam yang masih peduli terhadap industri strategis nasional dan kepentingan bangsa di dalamnya. Kita semua berharap dan yakin bahwa pemerintah mampu mengambil langkah terbaik yang tepat demi menyelamatkan BUMN baja nasional kita, dimana industri baja adalah salah satu industri strategis yang secara langsung bersentuhan dengan pembangunan nasional.


Referensi :
http://www.detikfinance.com/read/2010/01/20/190352/1282775/6/gara-gara-ac-fta-ipo-ks-mundur-lagi&src=sp

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/11/11/146258-menteri-bumn-ipo-krakatau-steel-positif

http://www.inilah.com/read/detail/918542/ipo-krakatau-steel-dibayangi-serbuan-baja-china

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/04/212/115362/privatisasi-krakatau-steel


*Penulis adalah mahasiswa S1 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung

4 komentar:

  1. benar juga.....
    sepertinya konflik kepentingan besar kemungkinan akan terjadi,...
    salam kenal.
    ingin sekali berbagi link untuk menambah wawasan.
    www.donnyariady.blogspot.com

    BalasHapus
  2. Great Blog....keep Blogging...!!

    BalasHapus
  3. Hm,, Saya menyimak dulu ya Mas,,,

    Salam semangat selalu untuk Mas Fahmi :)

    BalasHapus

Kamu pengunjung ke